Penyebaran agama di Indonesia

        Agama memainkan peran utama dalam kehidupan di Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam prinsip pertama ideologi negara, Pancasila “Ketuhanan Yang satu-satunya Tuhan”. Sejumlah agama yang berbeda juga dipraktekkan di Indonesia, dan berpengaruh kolektif pada negara politik, ekonomi dan kehidupan budaya. Pada tahun 2007, penduduk Indonesia diperkirakan sebanyak 234.693.997. Berdasarkan sensus tahun 2000, sekitar 86,1% adalah Muslim, 5,7% Protestan, 3% adalah Katolik, 1,8% Hindu, 3,4% Budha. Para Konstitusi Indonesia menyatakan “setiap orang bebas untuk memilih dan mempraktekkan agamanya” dan “menjamin kebebasan beribadah kepada semua orang, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing”. Namun Pemerintah, secara resmi hanya mengakui enam agama, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Dengan berbagai agama yang dipraktekkan di Indonesia, konflik antar sesama sering tidak dapat dihindari. Selain itu, kepemimpinan politik di Indonesia telah memainkan peranan penting dalam hubungannya antar kelompok, baik positif maupun negatif, termasuk Hindia Belanda, Program Transmigrasi, yang telah menyebabkan sejumlah konflik di wilayah timur.

         Secara historis, imigrasi telah menjadi penyumbang utama keanekaragaman agama dan budaya dalam negeri, seperti dari India, Cina, Portugal, Arab, dan Belanda. Namun, aspek-aspek ini telah berubah sejak beberapa perubahan dibuat untuk menyesuaikan dengan kebudayaan Indonesia. Sebelum kedatangan Agama Kristen, Islam yang merupakan system kepercayaan terpopuler di wilayah itu sepenuhnya dipengaruhi oleh Dharmic filsafat agama melalui Hindu dan Budha.  Agama-agama ini dibawa ke Indonesia sekitar masing-masing kedua dan keempat abad, saat itu para pedagang India tiba di pulau Sumatera, Jawa dan Sulawesi, membawa agama mereka. Hinduisme dari Shaivite tradisi mulai berkembang di Jawa pada abad kelima Masehi. Para pedagang juga mendirikan Buddhisme di Indonesia yang dikembangkan lebih lanjut pada abad berikutnya dan sejumlah kerajaan didirikan dan dipengaruhi oleh Hindu Buddha, seperti Kutai, Sriwijaya, Majapahit, dan Wangsa Syailendra. Di dunia monumen Budha terbesar, Borobudur, dibangun oleh Kerajaan Syailendra dan sekitar waktu yang sama, monumen Hindu Prambanan juga dibangun. Puncak dari peradaban Hindu-Jawa adalah Kerajaan Majapahit di abad keempat belas, yang digambarkan sebagai zaman keemasan dalam sejarah Indonesia. Islam masuk ke Indonesia pada abad keempat belas. Berasal dari Gujarat, India. Islam menyebar melalui pantai barat Sumatera dan kemudian berkembang ke timur di Jawa. Periode ini juga banyak didirikan kerajaan tapi kali ini dengan pengaruh Islam, yaitu Demak, Pajang, Mataram dan Banten. Pada akhir abad kelima belas, 20 kerajaan-kerajaan berbasis Islam telah didirikan, yang mencerminkan dominasi Islam di Indonesia.

         Portugis memperkenalkan agama Katolik di Indonesia, khususnya di pulau Flores dan karena itu menjadi Timor Timur. Protestantisme pertama kali diperkenalkan oleh Belanda pada abad keenam belas dengan pengaruh Calvinis dan Lutheran. Disisi lain, Animisme daerah di kawasan timur Indonesia, adalah fokus utama upaya konversi Belanda, termasuk Maluku, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara, Papua dan Kalimantan. Kemudian, Kristen menyebar dari pelabuhan pesisir Kalimantan dan misionaris tiba di antara Torajan di Sulawesi. Bagian Sumatera juga menjadi sasaran, terutama orang Batak, yang sekarang ini umumnya Protestan.

        Perubahan signifikan dalam aspek agama juga terjadi selama Era Orde Baru. Antara tahun 1964 dan 1965, ketegangan antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Pemerintah Indonesia, bersama dengan beberapa organisasi, mengakibatkan pembunuhan missal terburuk abad kedua puluh. Setelah kejadian itu, pemerintah Orde Baru telah berusaha untuk menekan para pendukung PKI, dengan menerapkan kebijakan bahwa setiap orang harus memilih sebuah agama, karena kebanyakan pendukung PKI atheis. Sebagai Hasilnya, setiap warga negara Indonesia diharuskan untuk membawa kartu identitas pribadi yang menandakan agama mereka. Situasi yang sama terjadi antara orang Indonesia dengan Cina etnis, yang sebagian besar adalah ajaran Konfusius, karena Konghucu bukanlah salah satu agama yang diakui Indonesia, saat itu banyak orang Cina Indonesia juga menjadi Kristen.

Agama-agama yang diakui di Negara Indonesia

1. Agama Islam

           Indonesia adalah negara yang paling padat penduduknya. Mayoritas penduduk di Indonesia adalah Muslim sebanyak 88%. Secara tradisional, umat Islam terpadat berada di pulau Jawa dan Sumatra. Sedangkan di pulau timur, populasi Muslim secara proporsional lebih rendah. Kebanyakan umat Islam Indonesia adalah Sunni. Sekitar satu juta adalah Shiah, yang terkonsentrasi di sekitar Jakarta. Sejarah Islam di Indonesia adalah kompleks dan mencerminkan keanekaragaman budaya Indonesia. Pada abad ke-12 banyak didominasi pedagang Muslim dari India yang tiba di pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan dimana agama berkembang antara abad ke-12 dan 15. Pada masa kerajaan Hindu Buddha seperti Majapahit dan Sriwijaya, berada dalam kemunduran, banyak kerajaan Hindu Budha masuk Islam. Salah satu bentuk Islam, yang dikenal sebagai neofundamental, disesuaikan dengan cara-cara baru berpikir tentang hubungan antara Islam, politik dan masyarakat. Namun, sejumlah kelompok fundamentalis telah dibentuk, termasuk Majelis Mujahiden (MMI) dan mereka yang diduga rekan-rekan Jamaah Islamiyah (JI). Para Islamis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki sudut pandang yang berbeda dari neofundamentalists, terutama anti-Semit pandangan dan anti-Barat teori-teori konspirasi beberapa anggotanya.

2. Agama Kristen Protestan

 

             Protestantisme tiba di Indonesia selama Hindia Belanda Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Agama yang telah diperluas dalam abad ke-20, dengan ditandai oleh kedatangan Eropa Misionaris di beberapa bagian negara, seperti Western New Guinea dan Kepulauan Sunda Kecil. Upaya Misionaris untuk sebagian besar tidak meluas ke Jawa karena merupakan daerah mayoritas Muslim. Setelah kudeta tahun 1965, semua non-agama diakui sebagai orang-orang Atheist, dengan demikian tidak dapat perlakuan yang seimbang dengan warga negara Indonesia. Sekitar abad ke-16. Kebijakan VOC untuk melarang Katolik meningkat secara signifikan dan persentase orang percaya kepada Protestan lebih banyak. Sebagai hasilnya, gereja Protestan mengalami pertumbuhan yang signifikan, sebagian juga disebabkan oleh perasaan tidak nyaman terhadap aspirasi partai-partai politik Islam.

          Protestan membentuk minoritas penting dibeberapa bagian negara. Sebagai contoh, di Pulau Sulawesi, 17% dari penduduknya beragama Protestan, terutama di Tana Toraja dan Sulawesi Tengah. Batak di Sumatera Utara juga merupakan salah satu dari kelompok Protestan utama di Indonesia. Kekristenan dibawa oleh Ingwer Ludwig Nommensen yang dikenal sebagai rasul untuk orang-orang Batak dan memulai Huria Kristen Batak Protestan di gereja Indonesia. Dibeberapa bagian negara, seluruh desa termasuk denominasi yang berbeda, tergantung pada keberhasilan aktivitas misionaris, seperti Advent, Gereja Internasional Injil kokoh, Lutheran, Presbiterian atau Salvation Army (Bala Keselamatan). Indonesia mempunyai Provinsi yang mayoritas penduduknya beragama protestan yaitu Papua 60% dan Sulawesi Utara 64%, dari total penduduk. Di Papua, imam adalah yang paling banyak dilakukan di kalangan penduduk asli Papua. Di Sulawesi Utara, Minahasa populasi terpusat di sekitar Manado dikonversi menjadi Kristen di abad ke-19. Meskipun sebagian besar penduduk Sulawesi Utara beragama Protestan, tetapi banyak juga yang beragama islam yaitu transmigran dari Jawa dan Madura. Sejak 2006, 6% dari total penduduk Indonesia adalah Protestan.

 

3.       Agama Kristen Katholik

 

           Katholik tiba di Indonesia selama kedatangan Portugis dengan perdagangan rempah-rempah. Banyak Portugis memiliki tujuan untuk menyebarkan Gereja Katolik di Indonesia, dimulai dengan Maluku pada tahun 1534. Antara 1546 dan 1547, pelopor misionaris Kristen, Santo Fransiskus Xaverius, mengunjungi pulau-pulau dan dibaptis beberapa ribu penduduk setempat. Selama Hindia Belanda Era VOC, jumlah praktisi Katolik Roma jatuh secara signifikan, karena kebijakan VOC untuk melarang Agama Katholik. Yang paling signifikan adalah di Pulau Flores dan Timor Timur, dimana VOC terkonsentrasi. Selain itu, para imam Katolik Roma telah dikirim ke penjara atau dihukum dan digantikan oleh Imam Protestan dari Belanda. Seorang imam Katolik Roma telah dieksekusi karena merayakan misa dan di penjara selama jabatannya sebagai Gubernur-Jendral Hindia Belanda indies. Setelah VOC runtuh dan disahkannya Katolik di Belanda, rohaniwan Katolik Belanda didominasi sampai setelah kemerdekaan Indonesia. 3% dari seluruh warganegara Indonesia beragama Katolik dan para praktisi kebanyakan tinggal di Papua dan Flores. Pada tanggal 22 September 2006, ada pemogokan besar oleh Katolik, terutama di Pulau Flores setelah eksekusi tiga orang Katolik Roma. Fabianus Tibo, Marinus Riwu, dan Dominggus da Silva dihukum pada tahun 2001 karena memimpin seorang Kristen milisi yang menewaskan sedikitnya 70 orang Muslim pada tahun 2000.

 

 4. Agama Hindu

 

        Budaya dan Agama Hindu tiba di kepulauan Indonesia pada abad pertama, dan bertepatan dengan kedatangan Agama Buddha yang mendirikan sejumlah kerajaan Hindu-Buddha seperti Kutai, Mataram dan Majapahit. Di kompleks Candi Prambanan ini dibangun pada zaman Mataram Hindu, selama Dinasti Sanjaya. Kerajaan Hindu yang terbesar yang pernah berkembang di kepulauan Indonesia adalah kerajaan Majapahit. Usia kerajaan Hindu-Buddha berlangsung sampai abad ke-16, ketika kepulauan Islam mulai memperluas kerajaan. Periode ini, dikenal sebagai periode Hindu-Indonesia, berlangsung selama 16 abad penuh. Pengaruh Hindu dan klasik india tetap mendefinisikan ciri-ciri kebudayaan Indonesia. India berkonsep dewa-raja, Indonesia masih bentuk konsep-konsep kepemimpinan dan penggunaan bahasa Sanskerta dalam literatur sopan dan adaptasi dari mitologi India seperti Ramayana dan Mahabharata. Hindu di Indonesia mengambil nada yang berbeda dari bagian dunia lain. Sebagai contoh, Hindu di Indonesia, secara resmi disebut Agama Hindu Dharma, tidak pernah menerapkan sistem kasta. Contoh lain adalah bahwa Agama Hindu epos, hyang Mahabharata (Pertempuran Besar Keturunan Bharata) dan Ramayana (Perjalanan Rama), menjadi tradisi abadi di kalangan orang Hindu di Indonesia yang diwujudkan dalam bayangan wayang dan pertunjukan tari. Hindu juga telah terbentuk berbeda di daerah Jawa, yang lebih dipengaruhi oleh versi mereka sendiri Islam, yang dikenal sebagai Islam Abangan atau Islam Kejawen.

Semua praktisi dari Agama Hindu Dharma, kebanyakan Five Points of Philosophy: Panca Srada. Ini meliputi Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepercayaan dalam jiwa dan roh-roh serta karma atau kepercayaan dalam hukum tindakan timbal balik. Alih-alih kepercayaan pada siklus kelahiran kembali dan reinkarnasi. Hindu di Indonesia adalah lebih prihatin dengan segudang lokal dan roh-roh leluhur. Selain itu, agama lebih memfokuskan pada seni dan ritual daripada kitab suci, hukum dan kepercayaan. Jumlah resmi Hindu praktisi adalah 10 juta (2007), dan saat ini memberikan Indonesia jumlah terbesar keempat dari orang Hindu di dunia. Angka ini diperdebatkan oleh perwakilan Hindu di Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) memberikan perkiraan 18 juta. Dari angka ini, 93% dari praktisi berada di Bali, mayoritas penduduknya beragama Hindu. Selain Bali, Sumatra, Jawa, Lombok dan Kalimantan pulau juga memiliki populasi Hindu signifikan. Kalimantan Tengah adalah 15,8% Hindu.

5. Agama Buddha

       

       Peziarah Buddha melakukan ritual mereka di Borobudur. Buddhisme merupakan agama tertua kedua di Indonesia, tiba sekitar abad ke-6. Sejarah Buddha di Indonesia terkait erat dengan sejarah Hindu, sejumlah kerajaan berdasarkan budaya Buddha didirikan di sekitar periode yang sama. Kepulauan Indonesia telah menyaksikan naik dan jatuhnya kerajaan Buddha yang amat berkuasa seperti Dinasti Syailendra, Sriwijaya dan Mataram Empires. Kedatangan Buddha telah dimulai dengan aktivitas perdagangan yang dimulai pada awal abad pertama di Jalur Sutra antara India dan Indonesia. Menurut beberapa sumber Cina, seorang biarawan pengembara Cina dalam perjalanannya ke India, telah menyaksikan kuat kerajaan maritim Sriwijaya. Kekaisaran ini juga berfungsi sebagai pusat pembelajaran Buddhis di wilayah ini. Sejumlah warisan sejarah dapat ditemukan di Indonesia, termasuk Candi Borobudur di Yogyakarta dan patung atau prasasti dari sejarah awal kerajaan Buddha.

         Sang Hyang Adi Buddha, menyusul kejatuhan Presiden Sukarno pada pertengahan 1960-an, Pancasila disertakan kembali sebagai kebijakan resmi. Indonesia hanya mengakui agama monoteisme. Sebagai hasilnya, pendiri Perbuddhi (Organisasi Buddhis Indonesia), Bhikku Ashin Jinarakkhita, mengusulkan bahwa ada satu dewa tertinggi, Sang Hyang Adi Buddha. Ia juga didukung dengan sejarah di belakang versi Buddha Indonesia kuno teks Jawa, dan bentuk Candi Borobudur. Menurut nasional tahun 1990 sensus, lebih dari 1% dari total penduduk Indonesia adalah Buddha, yang mencakup sekitar 1,8 juta orang. Kebanyakan penganut Agama Buddha terkonsentrasi di Jakarta, meskipun provinsi lain seperti Riau, Sumatera Utara dan Kalimantan Barat juga memiliki sejumlah besar praktisi. Namun, total ini cenderung tinggi, karena fakta bahwa praktisi Konfusianisme dan Taoisme, yang tidak dianggap sebagai agama resmi di Indonesia, menyebut diri mereka sebagai umat Buddha pada sensus.

Gerakan Non Blok

Add caption

a. Pengertian
Gerakan Non Blok (GNB) atau Non Alignment (NAM) merupakan gerakan
yang tidak memihak/netral terhadap Blok Barat dan Blok Timur.
b. Latar Belakang Berdirinya Gerakan Non Blok
Dua negara adidaya
itu ialah Amerika Serikat dan Uni Soviet. Persaingan kekuatan di antara dua
blok itu mengakibatkan terjadinya Perang Dingin (the Cold War). Mereka saling
berhadapan, bersaing, dan saling memperkuat sistem persenjataan. Setiap
kelompok telah mengarahkan kekuatan bomnya ke negara lawan. Akibatnya,
situasi dunia tercekam oleh ketakutan akan meletusnya Perang Dunia III atau
Perang Nuklir yang jauh lebih mengerikan dibandingkan Perang Dunia I dan
Perang Dunia II. Menghadapi situasi dunia yang penuh konflik tersebut,
Indonesia menentukan sistem politik luar negeri bebas aktif. Prinsip kebijaksanaan
politik luar negeri Indonesia tersebut ternyata juga sesuai dengan sikap
negara-negara sedang berkembang lainnya. Oleh karena itu, mereka sepakat
untuk membentuk suatu kelompok baru yang netral, tidak memihak Blok Barat
ataupun Blok Timur. Kelompok inilah yang nantinya disebut kelompok negaranegara
Non Blok. Dengan demikian faktor-faktor yang melatarbelakangi
berdirinya Gerakan Non Blok adalah sebagai berikut.
1) Munculnya dua blok, yaitu Blok Barat di bawah Amerika Serikat dan Blok
Timur di bawah Uni Soviet yang saling memperebutkan pengaruh di dunia.
2) Adanya kecemasan negara-negara yang baru merdeka dan negara-negara
berkembang, sehingga berupaya meredakan ketegangan dunia.
3) Ditandatanganinya “Dokumen Brioni” tahun 1956 oleh Presiden Joseph
Broz Tito (Yugoslavia), PM Jawaharlal Nehru (India), Presiden Gamal Abdul
Nasser (Mesir), bertujuan mempersatukan negara-negara non blok.
4) Terjadinya krisis Kuba 1961 karena US membangun pangkalan militer di
Kuba secara besar-besaran, sehingga mengkhawatirkan AS.
5) Pertemuan 5 orang negarawan pada sidang umum PBB di markas besar
PBB, yaitu:
a) Presiden Soekarno (Indonesia),
b) PM Jawaharlal Nehru (India),
c) Presiden Gamal Abdul Nasser (Mesir),
d) Presiden Joseph Broz Tito (Yugoslavia), dan

e) Presiden Kwame Nkrumah (Ghana).
Berdirinya Gerakan Non Blok (Non Aligned Movement) diprakarsai oleh
para pemimpin negara dari Indonesia (Presiden Soekarno), Republik Persatuan
Arab–Mesir (Presiden Gamal Abdul Nasser), India (Perdana Menteri Pandith
Jawaharlal Nehru), Yugoslavia (Presiden Joseph Broz Tito), dan Ghana (Presiden
Kwame Nkrumah).
c. Tujuan Gerakan Non Blok
Gerakan Non Blok mempunyai tujuan, antara lain:
1) meredakan ketegangan dunia sebagai akibat pertentangan dua blok adidaya
yang bersengketa;
2) mengusahakan terciptanya suasana dunia yang aman dan damai;
3) mengusahakan terwujudnya hubungan antarbangsa secara demokratis;
4) menentang kolonialisme, politik apartheid, dan rasialisme;
5) memperjuangkan kebebasan dalam bidang ekonomi dan kerja sama atas
dasar persamaan derajat;
6) meningkatkan solidaritas di antara negara-negara anggota Gerakan Non
Blok;
7) menggalang kerja sama antara negara berkembang dan negara maju menuju
terciptanya tata ekonomi dunia baru.
d. Asas Gerakan Non Blok
1) GNB bukanlah suatu blok tersendiri dan tidak bergabung ke dalam blok
dunia yang saling bertentangan.
2) GNB merupakan wadah perjuangan negara-negara yang sedang
berkembang yang gerakannya tidak pasif.
3) GNB berusaha mendukung perjuangan dekolonisasi di semua tempat,
memegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme,
neokolonialisme, rasialisme, apartheid, dan zionisme.
e Keanggotaan GNB
Pada waktu berdirinya, GNB hanya beranggota 25 negara. Setiap diselenggarakan
KTT anggotanya selalu bertambah, sebab setiap negara dapat diterima
menjadi anggota GNB dengan memenuhi persyaratan. Adapun syarat menjadi
anggota GNB adalah sebagai berikut:
1) menganut politik bebas dan hidup berdampingan secara damai;
2) mendukung gerakan-gerakan kemerdekaan nasional;
3) tidak menjadi anggota salah satu pakta militer Amerika Serikat atau Uni
Soviet
f. Bentuk Organisasi Gerakan Non Blok
Di dalam Gerakan Non Blok tidak terdapat struktur organisasi yang
mengurus kegiatan di berbagai bidang karena Gerakan Non Blok bukan merupakan
lembaga. Gerakan Non Blok mengandalkan perjuangan pada kekuatan
moral. Satu-satunya pengurus dalam Gerakan Non Blok adalah ketua. Ketua
Gerakan Non Blok dijabat oleh kepala pemerintahan negara yang menjadi tuan
rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non Blok. KTT Gerakan Non
Blok dihadiri oleh para kepala pemerintahan dan kepala negara anggota Gerakan
Non Blok.
Kegiatan Gerakan Non Blok meliputi bidang berikut ini.
1) Bidang Politik dan Perdamaian Dunia
Kegiatan yang dilakukan Gerakan Non Blok dalam bidang politik dan
perdamaian dunia, antara lain ikut berusaha:
a) meredakan ketegangan dunia;
b) mengusahakan terciptanya perdamaian dunia;
c) mengusahakan terwujudnya hubungan antarbangsa secara demokratis;
d) mengusahakan pelucutan senjata dan pengurangan senjata nuklir;
e) menghapus pangkalan militer asing dan pakta-pakta militer;
f) melenyapkan kolonialisme;
g) menyelesaikan sengketa antarnegara dan perang-perang lokal, separti Perang
Irak-Iran, masalah di wilayah Timur Tegah (Midle East);
h) menghapus persekutuan militer;
i ) menentang rasialisme dan apartheid.
Kegiatan-kegiatan tersebut diselenggarkan melalui forum PBB, konferensikonferensi
internasional dan pendekatan langsung dengan negara-negara yang
terlibat.
2) Bidang Ekonomi
Kegiatan yang dilakukan Gerakan Non Blok dalam bidang ekonomi, antara
lain:
a) ikut berusaha memperjuangkan kemerdekaan atau kebebasan dalam bidang
ekonomi dan kerja sama atas dasar persamaan derajat;
b) ikut berusaha mewujudkan suatu tatanan ekonomi dunia baru (TEBD)
sehingga terdapat hubungan kerja sama saling menguntungkan antara
negara maju dan negara sedang berkembang. Pelaksanaan tata ekonomi
dunia baru yang diperjuangkan Gerakan Non Blok dalam forum PBB adalah
sebagai berikut.
(1) Dialog Utara–Selatan
Dialog Utara–Selatan adalah pertemuan yang membahas kerja sama
saling menguntungkan antara kelompok negara maju yang merupakan
negara industri (Utara) dan negara-negara berkembang (Selatan). Dengan
adanya dialog Utara–Selatan diharapkan dapat menghilangkan kesenjangan
antara negara maju dan berkembang sehingga terwujud tata ekonomi dunia
baru yang adil dan merata.
(2) Kerja Sama Selatan–Selatan
Kerja sama Selatan–Selatan merupakan bentuk kerja sama antarnegara
berkembang dalam bidang ekonomi dan teknologi.
(3) Kelompok 77
Kelompok 77 merupakan kelompok negara berkembang yang berjuang
untuk memperoleh keadilan ekonomi atas negara-negara maju. Kelompok
77 dibentuk di Jenewa, Swiss pada tahun 1964. Kelompok 77 beranggotakan
negara di kawasan Asia, Amerika Latin dan Karibia, serta Afrika.

Peristiwa G30spki

      Peristiwa G30S/PKI atau biasa disebut dengan Gerakan 30 September merupakan salah satu peristiwa pemberontakan komunis yang terjadi pada bulan september sesudah beberapa tahun Indonesia merdeka. Peristiwa G 30 S PKI terjadi di malam hari tepatnya pada tanggal 30 September tahun 1965. Dalam sebuah kudeta, setidaknya ada 7 perwira tinggi militer yang terbunuh dalam peristiwa tersebut.
      Partai Komunis saat itu sedang dalam kondisi yang amat kuat karena mendapatkan sokongan dari Presiden Indonesia Pertama, Ir. H Soekarno. Tidak heran jika usaha yang dilakukan oleh segelintir masyarakat demi menjatuhkan Partai Komunis berakhir dengan kegagalan berkat bantuan Presiden kala itu.
       Hingga sampai saat ini, peristiwa 30S PKI tetap menjadi perdebatan antara benar atau tidaknya Partai Komunis Indonesia yang bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut.

Sejarah Peristiwa 30S PKI

 

Sebelum peristiwa 30S PKI terjadi, Partai Komunis Indonesia sempat tercatat sebahgai Partai Komunis terbesar di dunia tanpa harus dengan menghitung beberapa partai komunis yang tersebar di Uni Soviet dan Tiongkok.
       Semenjak dilakukannya audit  pada tahun 1965, hampir lebih dari 3,5 juta pengguna aktif yang bernaung dalam partai ini. Hitungan itupun belum termasuk dengan 3 juta jiwa yang menjadi kader dalam anggota pergerakan pemuda.
       Disisi lain, PKI juga memiliki hak kontrol secara penuh terhadap pergerakan buruh, kurang lebih 3,5 juta orang lagi telah ada di bawah pengaruhnya. Belum sampai disitu, masih ada 9 juta anggota lagi yang terdiri dari gerakan petani dan beberapa gerakan lain, misal pergerakan wanita, pergerakan sarjana dan beberapa organisasi penulis yang apabila dijumlahkan bisa mencapai angka 20 juta anggota beserta para pendukungnya.
       Masyarakat curiga karena adanya isu yang menyatakan bahwa PKI adalah dalang dibalik terjadinya peristiwa 30 September yang bermula dari kejadian di bulan Juli 1959, yang mana pada saat itu parlemen sedang di bubarkan dan Soekarno sendiri justru menetapkan bahwa konstitusi harus berada di bawah dekrit presiden.
      PKI berdiri dibelakang dukungan penuh dekrit presiden Soekarno. Sistem Demokrasi Terpimpin yang diperkenalkan oleh Soekarno juga disambut denngan gembira oleh PKI.   Karena dengan adanya sistem ini PKI diyakini mampu menciptakan sebuah persekutuan konsepsi Nasionalis, Agama dan Komunis yang kemudian disingkat dengan NASAKOM.

Kronologi Peristiwa G 30 S PKI

       

Peristiwa G30S PKI bermula pada 1 oktober Sementara itu ketiga target lainya yaitu Soeprapto, S.Parman dan Sutoyo ditangkap secara hidup-hidup. Abdul Harris Nasution yang menjadi target utama kelompok pasukan tersebut, berhasil kabur setelah berusaha untuk melompati dinding batas kedubes Irak.

 Meskipun begitu, Pierre Tendean beserta anak gadisnya. Ade Irma S. Nasution ditangkap tertembak tewas pada 6 Oktober oleh regu sergap. Korban tewas semakin bertambah disaat regu penculik menembak serta membunuh seorang polisi penjaga rumah tetangga Nasution. Abert Naiborhu menjadi korban terakhir dalam kejadian ini. Mayat Jenderal yang masih hidup dibunuh dan dibuang di Lubang Buaya tepat sebelah markas tersebut.

       Sekitar 2.000 pasukan diterjunkan untuk menduduki sebuah tempat yang kini dikenal dengan nama Lapangan Merdeka, Monas.  Walaupun mereka belum berhasil mengamankan bagian timur dari area ini. Sebab saat itu merupakan daerah dari Markas KOSTRAD pimpinan Soeharto.
       Jam 7 pagi, Radio Republik Indonesia (RRI) menyiarkan sebuah pesan yang berasal dari Untung Syamsuri, Komandan Cakrabiwa bahwa G30 S PKI telah berhasil diambil alih di beberapa lokasi stratergis Jakarta beserta anggota militer lainnya. Mereka bersikeras bahwa gerakan tersebut sebenarnya didukung oleh CIA yang bertujuan untuk melengserkan Soekarno dari posisinya.
       Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965 anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita (Gerwani), organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung.
       Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden - sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem "Demokrasi Terpimpin". PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin" Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan NASAKOM.
       Pada era "Demokrasi Terpimpin", kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.

Angkatan kelima
       Pada kunjungan Menlu Subandrio ke Tiongkok, Perdana Menteri Zhou Enlai menjanjikan 100.000 pucuk senjata jenis chung, penawaran ini gratis tanpa syarat dan kemudian dilaporkan ke Bung Karno tetapi belum juga menetapkan waktunya sampai meletusnya G30S.

       Pada awal tahun 1965 Bung Karno atas saran dari PKI akibat dari tawaran perdana mentri RRC, mempunyai ide tentang Angkatan Kelima yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI. Tetapi petinggi Angkatan Darat tidak setuju dan hal ini lebih menimbulkan nuansa curiga-mencurigai antara militer dan PKI.
        Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha memprovokasi bentrokan-bentrokan antara aktivis massanya dengan polisi dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI juga menginfiltrasi polisi dan tentara dengan slogan "kepentingan bersama" polisi dan "rakyat". Pemimpin PKI DN Aidit mengilhami slogan "Untuk Ketentraman Umum Bantu Polisi". Di bulan Agustus 1964, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari "sikap-sikap sektarian" kepada angkatan bersenjata, mengimbau semua pengarang dan seniman sayap-kiri untuk membuat "massa tentara" subjek karya-karya mereka.    
       Di akhir 1964 dan permulaan 1965 ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan hak mereka atas hasutan PKI. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dengan polisi dan para pemilik tanah.
       Bentrokan-bentrokan tersebut dipicu oleh propaganda PKI yang menyatakan bahwa petani berhak atas setiap tanah, tidak peduli tanah siapapun (milik negara = milik bersama). Kemungkinan besar PKI meniru revolusi Bolsevik di Rusia, di mana di sana rakyat dan partai komunis menyita milik Tsar dan membagi-bagikannya kepada rakyat.
        Pada permulaan 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat. Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan dengan resmi. Pada waktu yang sama, jenderal-jenderal militer tingkat tinggi juga menjadi anggota kabinet. Jendral-jendral tersebut masuk kabinet karena jabatannya di militer oleh Sukarno disamakan dengan setingkat mentri. Hal ini dapat dibuktikan dengan nama jabatannya (Menpangab, Menpangad, dan lain-lain).
       Rezim Sukarno mengambil langkah terhadap para pekerja dengan melarang aksi-aksi mogok di industri. Kepemimpinan PKI tidak berkeberatan karena industri menurut mereka adalah milik pemerintahan NASAKOM.
       Tidak lama PKI mengetahui dengan jelas persiapan-persiapan untuk pembentukan rezim militer, menyatakan keperluan untuk pendirian "angkatan kelima" di dalam angkatan bersenjata, yang terdiri dari pekerja dan petani yang bersenjata. Bukannya memperjuangkan mobilisasi massa yang berdiri sendiri untuk melawan ancaman militer yang sedang berkembang itu, kepemimpinan PKI malah berusaha untuk membatasi pergerakan massa yang makin mendalam ini dalam batas-batas hukum kapitalis negara. Mereka, depan jendral-jendral militer, berusaha menenangkan bahwa usul PKI akan memperkuat negara. Aidit menyatakan dalam laporan ke Komite Sentral PKI bahwa "NASAKOMisasi" angkatan bersenjata dapat dicapai dan mereka akan bekerjasama untuk menciptakan "angkatan kelima". Kepemimpinan PKI tetap berusaha menekan aspirasi revolusioner kaum buruh di Indonesia. Di bulan Mei 1965, Politbiro PKI masih mendorong ilusi bahwa aparatus militer dan negara sedang diubah untuk mengecilkan aspek anti-rakyat dalam alat-alat negara.

Isu sakitnya Soekarno
       Sejak tahun 1964 sampai menjelang meletusnya G30S telah beredar isu sakit parahnya Bung Karno. Hal ini meningkatkan kasak-kusuk dan isu perebutan kekuasaan apabila Bung Karno meninggal dunia. Namun menurut Subandrio, Aidit tahu persis bahwa Bung Karno hanya sakit ringan saja, jadi hal ini bukan merupakan alasan PKI melakukan tindakan tersebut.

Isu masalah tanah dan bagi hasil

      Pada tahun 1960 keluarlah Undang-Undang Pokok Agraria (UU Pokok Agraria) dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UU Bagi Hasil) yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari Panitia Agraria yang dibentuk pada tahun 1948. Panitia Agraria yang menghasilkan UUPA terdiri dari wakil pemerintah dan wakil berbagai ormas tani yang mencerminkan 10 kekuatan partai politik pada masa itu. Walaupun undang-undangnya sudah ada namun pelaksanaan di daerah tidak jalan sehingga menimbulkan gesekan antara para petani penggarap dengan pihak pemilik tanah yang takut terkena UUPA, melibatkan sebagian massa pengikutnya dengan melibatkan backing aparat keamanan. Peristiwa yang menonjol dalam rangka ini antara lain peristiwa Bandar Betsi di Sumatera Utara dan peristiwa di Klaten yang disebut sebagai ‘aksi sepihak’ dan kemudian digunakan sebagai dalih oleh militer untuk membersihkannya. Keributan antara PKI dan Islam (tidak hanya NU, tapi juga dengan Persis dan Muhammadiyah) itu pada dasarnya terjadi di hampir semua tempat di Indonesia, di Jawa Barat, Jawa Timur, dan di provinsi-provinsi lain juga terjadi hal demikian..
“Sejak demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur, di mana para demonstran menyerbu gedung KBRI, merobek-robek foto Soekarno, membawa lambang negara Garuda Pancasila ke hadapan Tunku Abdul Rahman—Perdana Menteri Malaysia saat itu—dan memaksanya untuk menginjak Garuda, amarah Soekarno terhadap Malaysia pun meledak.”
      Soekarno yang murka karena hal itu mengutuk tindakan Tunku yang menginjak-injak lambang negara Indonesia dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang terkenal dengan sebutan "Ganyang Malaysia" kepada negara Federasi Malaysia yang telah sangat menghina Indonesia dan presiden Indonesia. Perintah Soekarno kepada Angkatan Darat untuk meng"ganyang Malaysia" ditanggapi dengan dingin oleh para jenderal pada saat itu. Di satu pihak Letjen Ahmad Yani tidak ingin melawan Malaysia yang dibantu oleh Inggris dengan anggapan bahwa tentara Indonesia pada saat itu tidak memadai untuk peperangan dengan skala tersebut, sedangkan di pihak lain Kepala Staf TNI Angkatan Darat A.H. Nasution setuju dengan usulan Soekarno karena ia mengkhawatirkan isu Malaysia ini akan ditunggangi oleh PKI untuk memperkuat posisinya di percaturan politik di Indonesia.
       Posisi Angkatan Darat pada saat itu serba salah karena di satu pihak mereka tidak yakin mereka dapat mengalahkan Inggris, dan di lain pihak mereka akan menghadapi Soekarno yang mengamuk jika mereka tidak berperang. Akhirnya para pemimpin Angkatan Darat memilih untuk berperang setengah hati di Kalimantan. Tak heran, Brigadir Jenderal Suparjo, komandan pasukan di Kalimantan Barat, mengeluh, konfrontasi tak dilakukan sepenuh hati dan ia merasa operasinya disabotase dari belakang^[3]. Hal ini juga dapat dilihat dari kegagalan operasi gerilya di Malaysia, padahal tentara Indonesia sebenarnya sangat mahir dalam peperangan gerilya.
Mengetahui bahwa tentara Indonesia tidak mendukungnya, Soekarno merasa kecewa dan berbalik mencari dukungan PKI untuk melampiaskan amarahnya kepada Malaysia. Soekarno, seperti yang ditulis di otobiografinya, mengakui bahwa ia adalah seorang yang memiliki harga diri yang sangat tinggi, dan tidak ada yang dapat dilakukan untuk mengubah keinginannya meng"ganyang Malaysia".

Faktor ekonomi

       Ekonomi masyarakat Indonesia pada waktu itu yang sangat rendah mengakibatkan dukungan rakyat kepada Soekarno (dan PKI) meluntur. Mereka tidak sepenuhnya menyetujui kebijakan "ganyang Malaysia" yang dianggap akan semakin memperparah keadaan Indonesia. Inflasi yang mencapai 650% membuat harga makanan melambung tinggi, rakyat kelaparan dan terpaksa harus antri beras, minyak, gula, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Beberapa faktor yang berperan kenaikan harga ini adalah keputusan Suharto-Nasution untuk menaikkan gaji para tentara 500% dan penganiayaan terhadap kaum pedagang Tionghoa yang menyebabkan mereka kabur. Sebagai akibat dari inflasi tersebut, banyak rakyat Indonesia yang sehari-hari hanya makan bonggol pisang, umbi-umbian, gaplek, serta bahan makanan yang tidak layak dikonsumsi lainnya; pun mereka menggunakan kain dari karung sebagai pakaian mereka.
       Faktor ekonomi ini menjadi salah satu sebab kemarahan rakyat atas pembunuhan keenam jenderal tersebut, yang berakibat adanya backlash terhadap PKI dan pembantaian orang-orang yang dituduh anggota PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali serta tempat-tempat lainnya.

Peristiwa

GAMBAR

Sumur Lubang Buaya

       Pada 1 Oktober 1965 dini hari, enam jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana (Cakrabirawa) yang dianggap loyal kepada PKI dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol. Untung. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, Mayjen Soeharto kemudian mengadakan penumpasan terhadap gerakan tersebut.

Isu Dewan Jenderal

       Pada saat-saat yang genting sekitar bulan September 1965 muncul isu adanya Dewan Jenderal yang mengungkapkan adanya beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas terhadap Soekarno dan berniat untuk menggulingkannya. Menanggapi isu ini, Soekarno disebut-sebut memerintahkan pasukan Cakrabirawa untuk menangkap dan membawa mereka untuk diadili oleh Soekarno. Namun yang tidak diduga-duga, dalam operasi penangkapan jenderal-jenderal tersebut, terjadi tindakan beberapa oknum yang termakan emosi dan membunuh Letjen Ahmad Yani, Panjaitan, dan Harjono.

 

Isu Keterlibatan Soeharto

       Hingga saat ini tidak ada bukti keterlibatan/peran aktif Soeharto dalam aksi penculikan tersebut. Satu-satunya bukti yang bisa dielaborasi adalah pertemuan Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrad (pada zaman itu jabatan Panglima Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat tidak membawahi pasukan, berbeda dengan sekarang) dengan Kolonel Abdul Latief di Rumah Sakit Angkatan Darat.
       Meski demikian, Suharto merupakan pihak yang paling diuntungkan dari peristiwa ini. Banyak penelitian ilmiah yang sudah dipublikasikan di jurnal internasional mengungkap keterlibatan Suharto dan CIA. Beberapa diantaranya adalah, Cornell Paper, karya Benedict R.O'G. Anderson and Ruth T. McVey (Cornell University), Ralph McGehee (The Indonesian Massacres and the CIA), Government Printing Office of the US (Department of State, INR/IL Historical Files, Indonesia, 1963-1965. Secret; Priority; Roger Channel; Special Handling), John Roosa (Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'État in Indonesia), Prof. Dr. W.F. Wertheim (Serpihan Sejarah Thn 1965 yang Terlupakan).

Korban

GAMBAR
Keenam pejabat tinggi yang dibunuh tersebut adalah:
•    Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani,
•    Mayjen TNI R. Suprapto
•    Mayjen TNI M.T. Haryono
•    Mayjen TNI Siswondo Parman
•    Brigjen TNI DI Panjaitan
•    Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo
Jenderal TNI A.H. Nasution juga disebut sebagai salah seorang target namun dia selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan AH Nasution, Lettu Pierre Tandean tewas dalam usaha pembunuhan tersebut.
 Selain itu beberapa orang lainnya juga turut menjadi korban:
•    AIP Karel Satsuit Tubun
•    Brigjen Katamso Darmokusumo
•    Kolonel Sugiono
 Para korban tersebut kemudian dibuang ke suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Mayat mereka ditemukan pada 3 Oktober. Korban itu di juluki sebagai Pahalawan Revolusi

Pasca kejadian

     

  Pasca pembunuhan beberapa perwira TNI AD, PKI mampu menguasai dua sarana komunikasi vital, yaitu studio RRI di Jalan Merdeka Barat dan Kantor Telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan. Melalui RRI, PKI menyiarkan pengumuman tentang Gerakan 30 September yang ditujukan kepada para perwira tinggi anggota “Dewan Jenderal” yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah. Diumumkan pula terbentuknya “Dewan Revolusi” yang diketuai oleh Letkol Untung Sutopo.
       Di Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta, PKI melakukan pembunuhan terhadap Kolonel Katamso (Komandan Korem 072/Yogyakarta) dan Letnan Kolonel Sugiyono (Kepala Staf Korem 072/Yogyakarta). Mereka diculik PKI pada sore hari 1 Oktober 1965. Kedua perwira ini dibunuh karena secara tegas menolak berhubungan dengan Dewan Revolusi. Pada tanggal
Tanggal 1 Oktober 1965
      Sukarno dan sekretaris jendral PKI Aidit menanggapi pembentukan Dewan Revolusioner oleh para "pemberontak" dengan berpindah ke Pangkalan Angkatan Udara Halim di Jakarta untuk mencari perlindungan.
Tanggal 6 Oktober 1965
       Sukarno mengimbau rakyat untuk menciptakan "persatuan nasional", yaitu persatuan antara angkatan bersenjata dan para korbannya, dan penghentian kekerasan. Biro Politik dari Komite Sentral PKI segera menganjurkan semua anggota dan organisasi-organisasi massa untuk mendukung "pemimpin revolusi Indonesia" dan tidak melawan angkatan bersenjata. Pernyataan ini dicetak ulang di koran CPA bernama "Tribune".
Tanggal 12 Oktober 1965
        Pemimpin-pemimpin Uni-Soviet Brezhnev, Mikoyan dan Kosygin mengirim pesan khusus untuk Sukarno: "Kita dan rekan-rekan kita bergembira untuk mendengar bahwa kesehatan anda telah membaik...Kita mendengar dengan penuh minat tentang pidato anda di radio kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan menghindari kekacauan...Imbauan ini akan dimengerti secara mendalam."
Tanggal 16 Oktober 1965
       Sukarno melantik Mayjen Suharto menjadi Menteri/Panglima Angkatan Darat di Istana Negara. Berikut kutipan amanat presiden Sukarno kepada Suharto pada saat Suharto disumpah

“Saya perintahkan kepada Jenderal Mayor Soeharto, sekarang Angkatan Darat pimpinannya saya berikan kepadamu, buatlah Angkatan Darat ini satu Angkatan daripada Republik Indonesia, Angkatan Bersenjata daripada Republik Indonesia yang sama sekali menjalankan Panca Azimat Revolusi, yang sama sekali berdiri di atas Trisakti, yang sama sekali berdiri di atas Nasakom, yang sama sekali berdiri di atas prinsip Berdikari, yang sama sekali berdiri atas prinsip Manipol-USDEK.”

       Soeharto, sebagai panglima Angkatan Darat, dan sebagai Menteri dalam kabinetku, saya perintahkan engkau, kerjakan apa yang kuperintahkan kepadamu dengan sebaik-baiknya. Saya doakan Tuhan selalu beserta kita dan beserta engkau!Dalam sebuah Konferensi Tiga Benua di Havana di bulan Februari 1966, perwakilan Uni-Sovyet berusaha dengan segala kemampuan mereka untuk menghindari pengutukan atas penangkapan dan pembunuhan orang-orang yang dituduh sebagai PKI, yang sedang terjadi terhadap rakyat Indonesia. Pendirian mereka mendapatkan pujian dari rejim Suharto. Parlemen Indonesia mengesahkan resolusi pada tanggal 11 Februari, menyatakan "penghargaan penuh" atas usaha-usaha perwakilan-perwakilan dari Nepal, Mongolia, Uni-Sovyet dan negara-negara lain di Konperensi Solidaritas Negara-Negara Afrika, Asia dan Amerika Latin, yang berhasil menetralisir usaha-usaha para kontra-revolusioner apa yang dinamakan pergerakan 30 September, dan para pemimpin dan pelindung mereka, untuk bercampur-tangan di dalam urusan dalam negeri Indonesia."

Penangkapan dan pembantaian

    Dalam bulan-bulan setelah peristiwa ini, semua anggota dan pendukung PKI, atau mereka yang dianggap sebagai anggota dan simpatisan PKI, semua partai kelas buruh yang diketahui dan ratusan ribu pekerja dan petani Indonesia yang lain dibunuh atau dimasukkan ke kamp-kamp tahanan untuk disiksa dan diinterogasi. Pembunuhan-pembunuhan ini terjadi di Jawa Tengah (bulan Oktober), Jawa Timur (bulan November) dan Bali (bulan Desember).
      Berapa jumlah orang yang dibantai tidak diketahui dengan persis - perkiraan yang konservatif menyebutkan 500.000 orang, sementara perkiraan lain menyebut dua sampai tiga juta orang. Namun diduga setidak-tidaknya satu juta orang menjadi korban dalam bencana enam bulan yang mengikuti kudeta itu.
       Dihasut dan dibantu oleh tentara, kelompok-kelompok pemuda dari organisasi-organisasi muslim sayap-kanan seperti barisan Ansor NU dan Tameng Marhaenis PNI melakukan pembunuhan-pembunuhan massal, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada laporan-laporan bahwa Sungai Brantas di dekat Surabaya menjadi penuh mayat-mayat sampai di tempat-tempat tertentu sungai itu "terbendung mayat".
      
       Pada akhir 1965 PKI telah menjadi korban pembunuhan dan ratusan ribu lainnya dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi, tanpa adanya perlawanan sama sekali. Sewaktu regu-regu militer yang didukung dana CIA  menangkapi semua anggota dan pendukung PKI yang terketahui dan melakukan pembantaian keji terhadap mereka memberitakan:

"Pembunuhan-pembunuhan itu dilakukan dalam skala yang sedemikian sehingga pembuangan mayat menyebabkan persoalan sanitasi yang serius di Sumatera Utara, di mana udara yang lembap membawa bau mayat membusuk. Orang-orang dari daerah-daerah ini bercerita kepada kita tentang sungai-sungai kecil yang benar-benar terbendung oleh mayat-mayat. Transportasi sungai menjadi terhambat secara serius."

       Di pulau Bali, yang sebelum itu dianggap sebagai kubu PKI, paling sedikit 35.000 orang menjadi korban di permulaan 1966. Di sana para Tamin, pasukan komando elite Partai Nasional Indonesia, adalah pelaku pembunuhan-pembunuhan ini. Koresponden khusus dari Frankfurter Allgemeine Zeitung bercerita tentang mayat-mayat di pinggir jalan atau dibuang ke dalam galian-galian dan tentang desa-desa yang separuh dibakar di mana para petani tidak berani meninggalkan kerangka-kerangka rumah mereka yang sudah hangus.
       Di daerah-daerah lain, para terdakwa dipaksa untuk membunuh teman-teman mereka untuk membuktikan kesetiaan mereka. Di kota-kota besar pemburuan-pemburuan rasialis "anti-Tionghoa" terjadi. Pekerja-pekerja dan pegawai-pegawai pemerintah yang mengadakan aksi mogok sebagai protes atas kejadian-kejadian kontra-revolusioner ini dipecat.